Kompilasi Data Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasangkayu 2024

3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Negara Berkewajiban melayani setiap Warga Negara dan Penduduk untuk memenuhi hak dan Kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan amanat UUD tahun 1945,Membangun kepercayaan Masyarakat atas pelayanan Publik. Yang dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan Publik
Sebagai upaya untuk meningkatkan Kualitas dan menjamin penyediaan Pelayanan Publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik untuk memberi perlindungan bagi warga negara. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dijadikan pedoman penyelenggaraan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam upaya pemerintah memberikan, memperbaiki serta mengetahui kualitas pelayanan publik diperlukan Survei kepada pengguna atau masyarakat tentang kepuasan Masyarakat atas layanan publik yang diberikan penyelenggara melalui peraturan Kemenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengkur kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). DPMPTSP kab. Pasangkayu merupakan salah satu instansi Pelayanan publik yang terbentuk berdasarkan Perda Kab. Pasangkayu No. 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten mamuju Utara serta Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 48 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan dan rincian tugas DPMPTSP.

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kab. Pasangkayu 2. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai penyenggaraan pelayanan. 3. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Mendorong penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Menyediakan pedoman praktis dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan survey kepuasan masyarakat sebagai dasar bagi tindakan nyata perbaikan.