Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan 2023

Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah daerah otonom baru di wilayah Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Sebagai daerah otonom baru, peran serta dari Kota Tangerang Selatan menjadi sangat vital serta fundamental dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi Banten. Hal itu menyebabkan tingginya angka pergerakan orang ataupun barang di Kota Tangerang Selatan baik yang bersifat inner (masuk) maupun outer (keluar). Sehingga hal tersebut menjadikan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang berkembang dari segala aspek, baik dari aspek pembangunan, ekonomi dan berkembang dari segala aspek, baik dari aspek pembangunan, ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu peran serta dari transportasi menjadi sangat penting keberadaannya dalm mendukung pola pergerakan Kota Tangerang Selatan.
Terhitung pada tahun 2012 pola pergerakan di Kota Tangerang Selatan menuju kota/kabupaten sekitar mencapai 75.963 Orang/Hari (sumber Kajian Rencana Induk LLAJ Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012), sehingga untuk mengakomodir hal tersebut peningkatan pelayanan jasa angkutan menjadi sangat penting. Baik itu terkait regulasi maupun pelayanan jasa angkutan itu sendiri.
Dalam penyelenggaraam pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, naik itu menyangkut aspek sumber daya manusia kebijakam tentang pelayanan serta ketersediaam fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada stakeholder untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk megatasi permasalahan tersebut sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditunjukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efesien dan akuntabel kepada stakeholder sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus menjadi leading sector dalam rangka pelaksanaan pelayanan jasa angkutan umum dan perannya sebagai regulator, fasilitator dan evaluator dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa angkutan umum kepada masyarakat senantiasa menciptakan sebuah sistem/tatanan dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut. Oleh karena itulah dalam rangka mendukung pelaksanaan tersebut perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan pelayanan jasa angkutan umum. Salah satu komponen yang turut menjadi indikator dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah skema dalam proses pelayanan administrasi jasa angkutan.
Kualitas pelayanan yang belum sesuai dengan harapan menyebabkan masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Dalam era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga citra negatif terhadap pemerintah dapat diperbaiki.
Sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat maka perlu dilakukan survei terhadap pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai acuan untuk melakukan survei pelayanan publik tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu kita Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik khususnya pada pelayanan Bidang Angkutan untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini pelaksanaan pemberian rekomendasi/izin terkait jasa angkutan perkotaan maka diperlukan sebuah kegiatan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan instansi pemerintah. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam survei dimaksud bagi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang khusunya pada pelayanan jasa angkutan perkotaan. Bagi masyarakat, hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.