📊 DETAIL METADATA KEGIATAN
Kompilasi Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2022
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Statistik Dasar
Kompilasi Produk Administrasi
Keuangan
20 Var
1 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Keuangan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Alamat Lengkap
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta
Telepon
(62-21) 3841195, 3842508, 3810291
Faksimile
(62-21) 3857046
Email
bpshq@bps.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Eselon 2
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Nama PJ Teknis
Teguh Sugiyarto
Jabatan
Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Statistik Keuangan Pemerintah)
Alamat
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
Telepon
0213841195
Faksimile
0213841195
Email
statkeu@bps.go.id
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapaitujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. 2. Hasil dari Pembangunan Daerah dapat dipantau melalui Realisasi APBD yang telah dilaksanakan selama setahun yang lalu. Selain itu perencanaan pembangunan di daerah dapat dilihat dari gambaran APBDnya.
Data Keuangan Pemerintah Kab/Kota pada tahun sebelumnya dilakukan dengan cara survei pada semua pemerintah kab/kota di Indonesia, namun pada tahun ini pengumpulan dengan cara pemanfaatan data administrasi yang ada di DJPK
Data Keuangan Pemerintah Kab/Kota pada tahun sebelumnya dilakukan dengan cara survei pada semua pemerintah kab/kota di Indonesia, namun pada tahun ini pengumpulan dengan cara pemanfaatan data administrasi yang ada di DJPK
Tujuan Kegiatan
Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mendapatkan indikator tentang efektivitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
1 November 2021 - 31 Januari 2022
Desain
1 November 2021 - 31 Januari 2022
Pengumpulan Data
1 Maret 2022 - 30 September 2022
Pengolahan Data
1 September 2022 - 30 November 2022
Analisis
1 November 2022 - 28 Februari 2023
Diseminasi
1 Maret 2023 - 14 Maret 2023
Evaluasi
1 Maret 2023 - 31 Maret 2023
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 20 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pendapatan Daerah | Pendapatan Daerah | penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. | 2021-2022 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah | pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya | 2021-2022 |
| Jumlah Pajak Daerah | Pajak Daerah | kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. | 2021-2022 |
| Jumlah Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. | 2021-2022 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. | 2021-2022 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. | 2021-2022 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | Pendapatan Transfer | pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. | 2021-2022 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Pegawai | Belanja Pegawai | kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Operasi | Belanja Operasi | pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa | pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Bunga | Belanja Bunga | belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Subsidi | Belanja Subsidi | belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Hibah | Belanja Hibah | belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | Belanja Bantuan Sosial | belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelaurga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Modal | Belanja Modal | pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | Belanja Tidak Terduga | pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Transfer | Belanja Transfer | pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil | Belanja Bagi Hasil | pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa. | 2021-2022 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | Belanja Bantuan Keuangan | pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. | 2021-2022 |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Longitudinal Panel
Cakupan Wilayah
Seluruh Wilayah Indonesia
Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
- Mail
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Lainnya, Dilakukan dengan cara diskusi dengan pihak DJPK
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMA/SMK Sederajat
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 1 orang
Pengumpul data/enumerator : 1 orang
Pengumpul data/enumerator : 1 orang
Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Tidak
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Tidak
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Tidak
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Pemerintah Kab/Kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Nasional
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
20 variabel yang diolah/dikumpulkan
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Integer • Rupiah
["Belanja Bantuan Keuangan"]Lihat →
Jumlah Belanja Bagi Hasil
Integer • Rupiah
["Belanja Bagi Hasil"]Lihat →
Jumlah Belanja Transfer
Integer • Rupiah
["Belanja Transfer"]Lihat →
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Integer • Rupiah
["Belanja Tidak Terduga"]Lihat →
Jumlah Belanja Modal
Integer • Rupiah
["Belanja Modal"]Lihat →
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Integer • Rupiah
["Belanja Bantuan Sosial"]Lihat →
Jumlah Belanja Hibah
Integer • Rupiah
["Belanja Hibah"]Lihat →
Jumlah Belanja Subsidi
Integer • Rupiah
["Belanja Subsidi"]Lihat →
Jumlah Belanja Bunga
Integer • Rupiah
["Belanja Bunga"]Lihat →
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Integer • Rupiah
["Belanja Barang dan jasa"]Lihat →
Jumlah Belanja Pegawai
Integer • Rupiah
["Belanja Pegawai"]Lihat →
Jumlah Belanja Operasi
Integer • Rupiah
["Belanja Operasi"]Lihat →
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Integer • Rupiah
["Lain-lain pendapatan daerah yang sah"]Lihat →
Jumlah Pendapatan Transfer
Integer • Rupiah
["Pendapatan Transfer"]Lihat →
Jumlah Lain-lain (PAD yang Sah)
Integer • Rupiah
["Lain-lain (PAD yang sah)"]Lihat →
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Integer • Rupiah
["Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan"]Lihat →
Jumlah Retribusi Daerah
Integer • Rupiah
["Retribusi Daerah"]Lihat →
Jumlah Pajak Daerah
Integer • Rupiah
["Pajak Daerah"]Lihat →
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Integer • Rupiah
["Pendapatan Asli Daerah"]Lihat →
Jumlah Pendapatan Daerah
Integer • Rupiah
["Pendapatan Daerah"]Lihat →
Indikator Kegiatan
1 indikator yang dihasilkan