Kompilasi Data Kebencanaan di Kabupaten Ketapang 2023

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terhadap bencana dan sewaktu-waku bisa terjadi sehingga perlunya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasian kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana di tanah air ini terjadi bukan hanya di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 didalam mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pembentukan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru, dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan fokus pada mitigasi pengurangan resiko. Pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang betujuan untuk mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing.
Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang termasuk yang rawan bencana yang disebabkan karena faktor alam, non alam maupun bencana akibat ulah manusia, setidaknya menimbulkan resiko yang tidak sedikit pada penduduk ataupun lingkungan di wilayah yang terdampak bencana, bahkan juga berpengaruh terhadap psikologis masyarakat pasca terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlunya peningkatan terhadap upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang. Salah satunya dengan melakukan pengkajian risiko bencana yang berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 serta referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Kajian resiko bencana menjadi tolak ukur untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana.
Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. Kajian resiko bencana juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau kebijakan penanggulangan bencana yang didukung dengan peta risiko bencana. Maka, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing perlu menyusun laporan bulanan sebagai data sejarah dan bisa menjadikan acauan atau masukan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dan bahaya dari bencana.

1. Megetahui sejarah kebencanaan di Kabupaten Ketapang. 2. Mengambarkan jenis bencana apa saja yang terjadi pada tahun 2023. 3. Mengetahui manajemen BPBD Kabupaten Ketapang dalam menghadapi bencana demi mengurangi risiko bencana.