Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Indonesia 2024

Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Sebagai Supporting System Memiliki Fungsi Untuk Mendukung Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangannya Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Konstitusi Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Yang Merupakan Unit Kerja Eselon Ii Di Bawah Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Diperlukan Pengelolaan Data Dan Statistik Yang Berkualitas. Berdasarkan Hal Tersebut, Diperlukan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Mengenai Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi.

Untuk mengetahui data variabel dari peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai bahan evaluasi kegiatan