Penghitungan jumlah PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) 2024

Kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 menyatakan hubungan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlunya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peran dari pemerintah terkhusus Dinas Sosial dapat memberikan pelatihan serta bimbingan. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga (Pekka). Pekka adalah perempuan yang memiliki kedudukan utama dan bertanggungjawab dalam pengelolaan urusan rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perempuan kepala keluarga disebabkan oleh beberapa faktor menurut Zulminarni (2011) yaitu: janda karena suami meninggal, janda karena cerai, perempuan yang ditinggal suaminya dalam jangka waktu yang lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat.

Untuk mengetahui Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya,