Kompilasi Data Pelaku Usaha Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis Penanaman Modal 2024

Peningkatan investasi diyakini dapat menjadi pendorong utama bagiperkembangan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, dampak investasiterhadap perekonomian tercermin dalam pendapatan nasional, dimana investasimemiliki korelasi positif dengan Produk Domestik Bruto (GDP). Kebijakan ekonomi yang pro investasi diharapkan dapat terus ditingkatkan untukmengatasi masalah stagnasi dan membalikkan perlambatan ekonomi, sehinggapertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Peningkatan investasi juga dianggapsebagai jaminan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, menciptakanlapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, hal inidiharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuaidengan tujuan pendirian suatu negara.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan dengan tujuanuntuk memberikan percepatan, kemudahan, dan peningkatan pelayanan atasproses dan perolehan perizinan serta diperlukannya reformasi perizinan berusahaguna memudahkan pelaksanaan perizinan.Dalam upaya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sesuai denganPeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha BerbasisRisiko, setiap perusahaan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupunPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diwajibkan untuk melaporkankemajuan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM ini berupalaporan yang mencakup perkembangan realisasi Penanaman Modal sertapermasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, dan harus disampaikan secaraberkala.Dalam proses pelaporan LKPM, pelaku usaha seringkali menghadapi berbagaikendala, seperti kurangnya pengetahuan tentang cara mengisi laporan secaradaring, laporan yang sudah dibuat tetapi tidak berhasil terkirim, perubahanmanajemen dalam perusahaan, penerimaan pemberitahuan perbaikan atau revisilaporan tanpa pemahaman tentang perubahan yang dibutuhkan, dan sebagainya.Menghadapi tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur merasa perlu menyelenggarakanBimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Acara ini akan membahasimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perijinan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan informasiterkini mengenai peraturan yang berlaku bagi para penanam modal di Jawa Timur.

- Media konsultasi dan bimbingan untuk membantu pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban penyampaian LKPM online sesuai standar cara pengisian yang ditetapkan- Mengetahui hambatan yang dialami oleh Penanaman Modal yang dapat menghambat laju pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Timur dan solusi kedepannya