KOMPILASI DATA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2023

Sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam pelaksanaan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Penataan Desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya. Secara subtansi bidang penataan desa melakukan perencanan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan Desa.
Pendataan aparatur pemerintahan desa merupakan langkah strategis yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. kegiatan ini meliputi berbagai faktor yang mendorong perlunya pengumpulan data secara sistematis.

3.2. Tujuan Kegiatan : Pendataan aparatur pemerintahan desa bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil, yang akan mendukung tercapainya pembangunan desa yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa Tujuan pendataan aparatur pemerintahan Desa : 1. Mengumpulkan data yang lengkap, akurat, dan up-to-date tentang aparatur desa untuk digunakan dalam pengelolaan dan perencanaan pemerintahan desa 2. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat desa, daerah, dan pusat dengan menyediakan data yang dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar kebijakan 3. Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai aparatur desa sehingga masyarakat dan pihak berwenang dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja aparatur secara lebih efektif 4. Memfasilitasi proses evaluasi kinerja aparatur desa secara objektif dengan menyediakan data yang relevan, yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas mereka 5. Mengidentifikasi kesenjangan dalam keterampilan dan pengetahuan aparatur desa, sehingga program pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih tepat sasaran 6. Memastikan bahwa setiap aparatur desa terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan hukum