Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Barat 2023 2023

"Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun
sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel.
Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan
untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan
public guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kota
Tanjungpinang, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang
penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang
diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM).
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan
bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus
melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera
dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.
"

"Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Unit Penyelenggara di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik."