Kompilasi Data Organisasi Masyarakat di Kota Tanjungpinang 2024

Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan atau ormas didirikan atas izin Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap ormas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas yang didirikan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menjatuhkan sanksi administrative kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melakukan pendataan terhadap ormas yang ada di Kota Tanjungpinang.

Untuk mendapatkan data tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tanjungpinang. Untuk pendataan bantuan organisasi kemasyarakatan.