Hasil Pencarian

Menampilkan hasil pencarian untuk kata kunci "APBD"

Metadata Statistik Sektoral

Menampilkan 1-5 dari 14 hasil
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai, 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungbalai
Provinsi SUMATERA UTARA
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Majalengka, 2020
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka
Provinsi JAWA BARAT
Pendataan APBD Desa di Kabupaten Batang, 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang
Provinsi JAWA TENGAH
Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2019, 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara
Provinsi SUMATERA UTARA
Kompilasi Data Keuangan Kabupaten Blitar dalam Penyusunan Laporqan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD 2019, 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
Provinsi JAWA TIMUR

Indikator

Menampilkan 1-5 dari 8 hasil
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah 
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN. 2. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui 
Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang dimaksud dengan pengeluaran utama pemerintah adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016, yang dimaksud dengan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.
Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota 
PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.
Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota 
Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.
Tingkat Kemandirian Pemerintah Desa 
PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.

Variabel

Menampilkan 1-5 dari 10 hasil
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah 
cukup jelas
Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD 
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. - Alokasi anggaran pendidikan, adalah alokasi APBD pada urusan wajib pendidikan (Kode 1.01). Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka yang dianggarkan (Alokasi), bukan besaran angka realisasi. - Alokasi anggaran kesehatan, adalah alokasi APBD pada urusan wajib kesehatan (Kode 1.02). Alokasi anggaran yang dicatat adalah besaran angka yang dianggarkan (Alokasi), bukan besaran angka realisasi.
Belanja Pemerintah (APBN dan APBD) 
Belanja pemerintah dirinci menurut fungsi seperti fungsi pelayanan umum, pertahanan, pertahanan dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Belanja pemerintah juga dirinci berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, barang dan jasa, barang modal, dan bantuan sosial.
Pendapatan Pemerintah (APBN dan APBD) 
Pendapatan pemerintah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak
APBD 

Kuesioner

Menampilkan 1-5 dari 18 hasil
Copyright © 2023 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.