Survei Indeks Demokrasi Indonesia, 2018

Tahun Kegiatan
2018
Produsen : Subdit. Stat. Politik dan Keamanan
Sektor Kegiatan : Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : PNBP
Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Sumber Dana

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

Demokrasi semakin menjadi norma bukan hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Di Indoneia, demokrasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Bappenas berinisiatif untuk mengukur capaian dan kapasitas demokrasi Indonesia. Untuk mengukur kinerja demokrasi ini, Bappenas kemudian bermitra dengan UNDP untuk mengembangkan suatu alat yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini menilai tiga aspek dalam demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi yang diharapkan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik-praktik demokrasi selama ini. Keinginan ini juga didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Secara umum, IDI mengadopsi ukuran demokrasi yang dibuat oleh Freedom House yang kemudian dilokalkan dengan konteks Indonesia dan tetap mempertahankan konsep demokrasi itu sendiri.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

  1. Membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang politik
  2. Untuk memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan di provinsi
  3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan demokrasi

Frekuensi Kegiatan

Tahunan

Riwayat Kegiatan

Pelaksanaan IDI diawali dengan inisiatif Bappenas untuk mengukur capaian dan kapasitas demokrasi Indonesia. Bappenas kemudian bermitra dengan UNDP untuk mengembangkan suatu alat yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Karena demokrasi merupakan data sektoral sementara BPS hanya mengumpulkan data dasar, maka dilakukan kerjasama dengan Kemenkopolhukam. Kemudian, Kemenkopolhukan dan BPS melakukan kerjasama untuk menghitung IDI.  BPS pertama kali mengukur IDI pada tahun 2009 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

Perubahan yang terjadi dari kegiatan sebelumnya

Telah terjadi beberapa perubahan dalam penyusunan IDI, seperti perubahan indikator penyusunnya dan bobot yang digunakan untuk menghitung indeks. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan untuk memperbaiki metode penghitungannya.

Dalam metode pengumpulan data IDI juga terdapat perubahan. Mulai pada tahun 2015 subdit statpolkam memanfaatkan website untuk pengolahan data IDI. Pada tahun-tahun sebelumnya, data dikirimkan dalam bentuk excel sementara mulai tahun 2015 data langsung diungguh melalui website IDI. Pada tahun 2018, pengolahan kembali menggunakan excel karena website sedang dalam perbaikan.

Frekuensi Pengumpulan Data

- Harian
- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal

Referensi yang Digunakan

  1. Barnett, Jacqueline, M (2008), Focus Group: Tip for Beginners (updated version)(TCALL Occasional Research Paper No. 1, Texas Center for Adult Literacy & Learning).
  2. Berry, Rita, S.Y. (1999), Collecting Data By In-Depth Interviewing (Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Susex at Brighton, September 2-5, 1999).
  3. Bollen, Kenneth A. (1993), Political Democracy: conceptual and Measurement Traps,”dalam Alex Inkelas (ed.). On Measuring Democracy. New Brunswick: Transaction Publisher.
  4. Bouma, G. D.  (1993), The Research Process, Melbourne: Oxford University Press.
  5. Coppedge, Michael, dan Wolfgang H. Reinicke (1993), “Measuring Polyarchy,” dalam Alex Inkeles (ed).
  6. Dahl, Robert A. (1971), Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
  7. Denzin, N.K. (1978), The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Metod (2nd ed.), New York: McGrawHill.
  8. Gastill, Raymond Duncan, “Comparative Survey of Freedom: Experiences and Suggestions.” Dalam Alex Inkeles (ed.).
  9. Gibbs, Anita  (1997), Focus Groups, England: Social Research Update, Issue 19, the Department of Sociology, University of Surrey.
  10. Guion, L. A. (2006), Conducting an In-Depth Interview, (FCS6012, one of a series of the Family Youth and Community Sciences Department, Florida Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida)
  11. Hadari, Nawawi (1983), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
  12. Hoppe, M. J. et.al  (1995), ”Using Focus Groups to Discuss Sensitive Topics with Children”, Evaluation Review 19 (1): 102-14
  13. Irwanto (1998), Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis, Jakarta: Pusat Kejian Pembangunan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
  14. Kitzinger, J (1995), ”Introducing Focus Groups”, British Medical Journal 311: 299-302.
  15. Moleong, L. J. (2005), Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
  16. Neuman, W. Lawrence (2000), Social Research Methods: Qualitative and Quan-titative Approaches (4th ed.), London: Allyn and Bacon
  17. Powell, R. A., and Single H. M (1996), “Focus Groups”,  International Journal of Quality in Health Care 8 (5): 499-504.
  18. Vredenbregt, J. (1978), Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia.

Klasifikasi yang Digunakan

Klasifikasi/Master Wilayah:-
Klasifikasi/Master Komoditas:-
Klasifikasi/Master Lapangan Usaha:-
Klasifikasi/Master Lainnya:-

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada apparat. - Aparat pemerintah adalah seluruh jajaran birokrasi pemerintah, baik sipil maupun militer, baik pejabat maupun staf. Termasuk dalam kategori apparat pemerintah adalah kepala desa dan petugas satpol PP. - Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain: rapat, rapat umum, mogok, konser music, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan. - Berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar di Depdagri) maupun tidak.
Tahun 2107
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebesan berkumpul dan berserikat 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada apparat. - Masyarakat adalah seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi (FPI, walubi, PGI), perusahaan (PT. Astra), dan individu. - Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain: rapat, rapat umum, mogok, konser music, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan. - Berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar di Depdagri) maupun tidak.
Tahun 2017
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada apparat. - Aparat pemerintah adalah seluruh jajaran birokrasi pemerintah, baik sipil maupun militer, baik pejabat maupun staf. Termasuk dalam kategori apparat pemerintah adalah kepala desa dan petugas satpol PP. - Kebebasan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
Tahun 2017
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendat 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada aparat. - Masyarakat adalah seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi (FPI, walubi, PGI), perusahaan (PT. Astra), dan individu. - Kebebasan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
Tahun 2017
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya 
- Yang dicakup dalam indikator IDI adalah seluruh aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di bawah wilayah provinsi yang bersangkutan. Aturan tertulis dapat berbentuk Perda, Pergub, Perbup, Perwako, Surat keputusan, Surat edaran, Surat perintah, atau surat-surat yang sifatnya formal/resmi lainnya. Aturan tertulis yang dimasukkan adalah seluruh aturan tertulis yang masih berlaku pada tahun 2016. TIDAK TERMASUK dalam indikator ini adalah aturan tertulis yang pada tahun 2016 masih dalam proses penyelesaian (belum disahkan). - Kebebasan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
Masih berlaku pada tahun 2017

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Lainnya

Rancangan Sampel

Cakupan Wilayah

Sebagian kabupaten/kota

Wilayah Kegiatan

ProvinsiKabupaten
ACEHProvinsi Aceh,
SUMATERA UTARAProvinsi Sumatera Utara,
SUMATERA BARATProvinsi Sumatera Barat,
RIAUProvinsi Riau,
JAMBIProvinsi Jambi,
SUMATERA SELATANProvinsi Sumatera Selatan,
BENGKULUProvinsi Bengkulu,
LAMPUNGProvinsi Lampung,
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGProvinsi Kepulauan Bangka Belitung,
KEPULAUAN RIAUProvinsi Kepulauan Riau,
DKI JAKARTAProvinsi DKI Jakarta,
JAWA BARATProvinsi Jawa Barat,
JAWA TENGAHProvinsi Jawa Tengah,
DI YOGYAKARTAProvinsi DI Yogyakarta,
JAWA TIMURProvinsi Jawa Timur,
BANTENProvinsi Banten,
BALIProvinsi Bali,
NUSA TENGGARA BARATProvinsi Nusa Tenggara Barat,
NUSA TENGGARA TIMURProvinsi Nusa Tenggara Timur,
KALIMANTAN BARATProvinsi Kalimantan Barat,
KALIMANTAN TENGAHProvinsi Kalimantan Tengah,
KALIMANTAN SELATANProvinsi Kalimantan Selatan,
KALIMANTAN TIMURProvinsi Kalimantan Timur,
KALIMANTAN UTARAProvinsi Kalimantan Utara,
SULAWESI UTARAProvinsi Sulawesi Utara,
SULAWESI TENGAHProvinsi Sulawesi Tengah,
SULAWESI SELATANProvinsi Sulawesi Selatan,
SULAWESI TENGGARAProvinsi Sulawesi Tenggara,
GORONTALOProvinsi Gorontalo,
SULAWESI BARATProvinsi Sulawesi Barat,
MALUKUProvinsi Maluku,
MALUKU UTARAProvinsi Maluku Utara,
PAPUA BARATProvinsi Papua Barat,
PAPUAProvinsi Papua,

Unit Observasi

Provinsi

Cakupan Responden

Berbagai pemangku kepentingan yang terkait proses demokratisasi. Untuk FGD, pesertanya merupakan representasi dari unsur pemerintah, kelompok profesi, kalangan pers, LSM, unsur pemuda dan mahasiswa, akademisi, tokoh politik, tokoh adat, tokoh agama, unsur kelompok marginal, serta unsur wanita. Untuk Wawancara Mendalam, narasumbernya adalah orang yang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas, dan mempunyai sumber data terkait indikator IDI. Narasumber dapat diambil dari ekspert yang belum tergali secara maksimal dalam FGD, undangan FGD yang tidak hadir, atau figure lain yang dirasa penting untuk diakomodir.

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pilot Study

Tidak

Instrumen yang Digunakan

koran, dokumen administratif

Petugas Pengumpulan Data

- Staf

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim33 Orang
Pencacah99 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Ya

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Supervisi
- Lainnya

Penyesuaian Non Respon

Tidak Ada Penggantian Sampel

Pengolahan Data

Unit Kerja yang Melakukan Pengolahan

- Sendiri

Metode Pengolahan

- Verifikasi
- Validasi
- Tabulasi

Teknologi/Aplikasi yang Digunakan

Ms. Excel

Estimasi dan Analisis

Metode Analisis

Analisis deskriptif

Unit Analisis

Provinsi

Ada unit kerja lain yang menggunakan data ini

Ya

Kualitas dan Interpretasi Data

Perlakuan terhadap outlier, secara umum

Tidak Digunakan

Peningkatan Kualitas Data

Spotcheck dilakukan untuk provinsi dengan temuan berita yang sangat sedikit dan supervisi pada saat FGD dilakukan, yaitu dengan mengirimkan seorang supervisor ke setiap provinsi.

Keterbandingan Data

Antar wilayah dan antar waktu

Metode Revisi Data

Tidak ada

Evaluasi

Melakukan Studi Evaluasi

Ya

Rekomendasi untuk yang akan datang

Saat ini review koran hanya dilakukan dengan bersumber pada satu koran dari masing-masing provinsi yang mana terdapat beberapa koran yang penyajian beritanya tidak mewakili kejadian di provinsi bersangkutan sehingga hasil review koran tidak dapat menunjukkan kondisi sebenarnya di provinsi tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pemilihan koran perlu dikaji kembali atau mempertimbangkan alternatif lain.

Untuk FGD, banyak narasumber yang tidak bisa memberikan informasi saat FGD sehingga pelaksanaan FGD menjadi tidak efisien. Sehubungan dengan hal ini, maka pemilihan narasumber FGD perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dengan mempertimbangkan penguasaan narasumber terhadap materi yang akan dibahas dalam FGD dan informasi yang dimilikinya. Selain itu, masih terdapat beberapa fasilitator yang perlu meningkatkan kapasitas sehingga dapat mendukung suksesnya pelaksanaan FGD.

Untuk wawancara mendalam (WM), pemilihan narasumbernya masih ada yang belum tepat sehingga menyebabkan tidak adanya informasi tambahan yang diperoleh melalui WM.

Dokumentasi

Kuesioner

Pengkodean Surat Kabar
Pengkodean Dokumen

Pedoman

Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Kode Label Pertanyaan Domain Value

Indikator dan Konsep yang Digunakan

Displaying 1-1 of 1 result.
Indeks Demokrasi Indonesia
IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.





























Kuesioner
Pengkodean Surat Kabar   
Pengkodean Dokumen   
Pedoman
Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2017   
Publikasi yang dihasilkan
Nama Publikasi Jadwal Rilis Level terendah
penyajian data
Dibedakan menurut perkotaan/ perdesaan Dibedakan menurut jenis kelamin
Indeks Demokrasi Indonesia 2010: Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial Sebuah Tantangan -- Provinsi Tidak Tidak
Demokrasi Indonesia: Ledakan Tuntutan Publik vs Inersia Politik -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2012: Diskrepansi Antara Tuntutan dan Perilaku Demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2013 Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2014: Ketimpangan antara Institusi & Kultur demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2015: Urgensi Penguatan Kultur Demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2016: Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi -- Provinsi Tidak Tidak
Metadata kegiatan statistik sektoral/khusus yang tersedia merupakan hasil penghimpunan tahun 2018. Metadata sebelumnya dapat diakses melalui SIRuSa 2014.
Copyright © 2019 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.