Survei Indeks Demokrasi Indonesia, 2017

Tahun Kegiatan
2017
Produsen : Subdit. Stat. Politik dan Keamanan
Sektor Kegiatan : Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : PNBP
Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Sumber Dana

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

Demokrasi semakin menjadi norma bukan hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Di Indoneia, demokrasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Bappenas berinisiatif untuk mengukur capaian dan kapasitas demokrasi Indonesia. Untuk mengukur kinerja demokrasi ini, Bappenas kemudian bermitra dengan UNDP untuk mengembangkan suatu alat yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini menilai tiga aspek dalam demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi yang diharapkan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik-praktik demokrasi selama ini. Keinginan ini juga didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

  1. Membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bisang politik;
  2. Untuk memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan di provinsi;
  3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan demokrasi.

Frekuensi Kegiatan

Tahunan

Riwayat Kegiatan

Pelaknaan IDI diawali dengan inisiatif Bappenas untuk mengukur capaian dan kapasitas demokrasi Indonesia. Bappenas kemudian bermitra dengan UNDP untuk mengembangkan suatu alat yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Karena demokrasi merupakan data sectoral sementara BPS hanya mengumpulkan data dasar, maka dilakukan kerjasama dengan Kemenkopolhukam. Kemudia, Kemenkopolhukan dan BPS melakukan kerjasama untuk menghitung IDI.  BPS pertama kali mengukur IDI pada tahun 2009 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

Perubahan yang terjadi dari kegiatan sebelumnya

Telah terjadi beberapa perubahan dalam penyusunan IDI, seperti perubahan indikator penyusunnya, bobot yang digunakan untuk menghitung indeks. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan untuk memperbaiki metode penghitungannya.

Dalam metode pengumpulan data IDI juga terdapat perubahan. Mulai pada tahun 2015 subdit statpolkam memanfaatkan website untuk pengolahan data IDI. Pada tahun-tahun sebelumnya, data dikirimkan dalam bentuk excel sementara mulai tahun 2015 data langsung diupload melalui website IDI.

Frekuensi Pengumpulan Data

- Bulanan
- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal

Referensi yang Digunakan

-

Klasifikasi yang Digunakan

Klasifikasi/Master Wilayah:-
Klasifikasi/Master Komoditas:-
Klasifikasi/Master Lapangan Usaha:-
Klasifikasi/Master Lainnya:-

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebesan berkumpul dan berserikat 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada apparat. - Masyarakat adalah seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi (FPI, walubi, PGI), perusahaan (PT. Astra), dan individu. - Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, antara lain: rapat, rapat umum, mogok, konser music, rapat akbar (di lapangan), dan kegiatan peribadatan. - Berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar di Depdagri) maupun tidak.
tahun 2016
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya 
- Tindakan pejabat pemerintah, adalah perbuatan pejabat pemerintah dalam bentuk penangkapan, penggerebekan, atau penutupan. - Pernyataan pejabat, adalah semua ucapan yang dikutip di dalam surat kabar. - Pejabat, adalah semua aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, seperti: kepala/wakil kepala daerah, kepala/wakil kepala dinas, camat, lurah/kades, Kapolda, Kapolres.
tahun 2016
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama 
- Ancaman kekerasan suatu usaha yang dilakukan secara konsepsional yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang disampaikan baik secara lisan di hadapan khalayak, secara lisan melalui telepon, SMS, atau melalui tulisan. Bentuk ancaman dapat berupa verbal (kata-kata) maupun bahasa tubuh (gesture). Ancaman tidak harus berupa ucapan yang mengancam, bahkan tindakan pelarangan sudah termasuk kategori ancaman. - Penggunaan kekerasan adalah suatu aktifitas yang merusak secara fisik terhadap tubuh/anggota badan, bangunan, atau fasilitas umum. Kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan aparat kepada sesama aparat serta kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada aparat.
tahun 2016
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) 
cukup jelas
tahun 2014
Persentase anggota perempuan di DPRD provinsi 
cukup jelas
tahun 2016

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Lainnya

Rancangan Sampel

Cakupan Wilayah

Sebagian kabupaten/kota

Wilayah Kegiatan

ProvinsiKabupaten
ACEHProvinsi Aceh,
SUMATERA UTARAProvinsi Sumatera Utara,
SUMATERA BARATProvinsi Sumatera Barat,
RIAUProvinsi Riau,
JAMBIProvinsi Jambi,
SUMATERA SELATANProvinsi Sumatera Selatan,
BENGKULUProvinsi Bengkulu,
LAMPUNGProvinsi Lampung,
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGProvinsi Kepulauan Bangka Belitung,
KEPULAUAN RIAUProvinsi Kepulauan Riau,
DKI JAKARTAProvinsi DKI Jakarta,
JAWA BARATProvinsi Jawa Barat,
JAWA TENGAHProvinsi Jawa Tengah,
DI YOGYAKARTAProvinsi DI Yogyakarta,
JAWA TIMURProvinsi Jawa Timur,
BANTENProvinsi Banten,
BALIProvinsi Bali,
NUSA TENGGARA BARATProvinsi Nusa Tenggara Barat,
NUSA TENGGARA TIMURProvinsi Nusa Tenggara Timur,
KALIMANTAN BARATProvinsi Kalimantan Barat,
KALIMANTAN TENGAHProvinsi Kalimantan Tengah,
KALIMANTAN SELATANProvinsi Kalimantan Selatan,
KALIMANTAN TIMURProvinsi Kalimantan Timur,
KALIMANTAN UTARAProvinsi Kalimantan Utara,
SULAWESI UTARAProvinsi Sulawesi Utara,
SULAWESI TENGAHProvinsi Sulawesi Tengah,
SULAWESI SELATANProvinsi Sulawesi Selatan,
SULAWESI TENGGARAProvinsi Sulawesi Tenggara,
GORONTALOProvinsi Gorontalo,
SULAWESI BARATProvinsi Sulawesi Barat,
MALUKUProvinsi Maluku,
MALUKU UTARAProvinsi Maluku Utara,
PAPUA BARATProvinsi Papua Barat,
PAPUAProvinsi Papua,

Unit Observasi

Provinsi

Cakupan Responden

Berbagi pemangku kepentingan yang terkait proses demokratisasi. Untuk FGD, pesertanya merupakan representasi dari unsur pemerintah, kelompok profesi, kalangan pers, LSM, unsur pemuda dan mahasiswa, akademisi, tokoh politik, tokoh adat, tokoh agama, unsur kelompok marginal, serta unsur wanita. Untuk Wanwancara Mendalam, narasumbernya adalah orang yang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas, dan mempunyai sumber data terkait indicator IDI. Narasumber dapat diambil dari ekspert yang belum tergali secara maksimal dalam FGD, undangan FGD yang tidak hadir, atau figure lain yang dirasa penting untuk diakomodir.

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pilot Study

Tidak

Instrumen yang Digunakan

Koran, dokumen administratif

Petugas Pengumpulan Data

- Staf

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim33 Orang
Pencacah99 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Ya

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Supervisi

Penyesuaian Non Respon

Tidak Ada Penggantian Sampel

Pengolahan Data

Unit Kerja yang Melakukan Pengolahan

- Sendiri

Metode Pengolahan

- Verifikasi
- Validasi
- Tabulasi

Teknologi/Aplikasi yang Digunakan

Ms. Excel

Estimasi dan Analisis

Metode Analisis

Analisis deskriptif

Unit Analisis

Provinsi

Ada unit kerja lain yang menggunakan data ini

Ya

Kualitas dan Interpretasi Data

Perlakuan terhadap outlier, secara umum

Tidak Digunakan

Peningkatan Kualitas Data

Spotcheck dilakukan untuk provinsi dengan temuan berita yang sangat sedikit dan supervisi pada saat FGD dilakukan, yaitu dengan mengirimkan seorang supervisor ke setiap provinsi.

Keterbandingan Data

Antar wilayah dan antar waktu

Metode Revisi Data

-

Evaluasi

Melakukan Studi Evaluasi

Ya

Rekomendasi untuk yang akan datang

Saat ini review koran hanya dilakukan dengan bersumber pada satu koran dari masing-masing provinsi yang mana terdapat beberapa koran yang penyajian beritanya tidak mewakili kejadian di provinsi bersangkutan sehingga hasil review koran menunjukkan kondisi sebenarnya di provinsi tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pemilihan koran perlu dikaji kembali.
Untuk FGD, banyak narasumber yang tidak memberikan informasi saat FGD sehingga pelaksanaan FGD menjadi tidak efisien. Sehubngan dengan hal ini, maka pemilihan narasumber FGD perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dengan mempertibangkan penguasaan narasumber terhadap materi yang akan dibahas dalam FGD. Selain itu, masih terdapat beberapa fasilitator yang perlu meningkatkan kapasitas sehingga dapat mendukung suksesnya pelaksanaan FGD, terutama kapastias fasilitator dalam menggali informasi dari para narasumber.
Untuk wawancara mendalam (WM), pemilihan narasumbernya masih ada yang belum tepat sehingga menyebabkan tidka adanya informasi tambahan yang diperoleh melalui WM.

 

Dokumentasi

Kuesioner

Pedoman

Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Kode Label Pertanyaan Domain Value

Indikator dan Konsep yang Digunakan

Displaying 1-1 of 1 result.
Indeks Demokrasi Indonesia
IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.





























Kuesioner
Pedoman
Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2017   
Publikasi yang dihasilkan
Nama Publikasi Jadwal Rilis Level terendah
penyajian data
Dibedakan menurut perkotaan/ perdesaan Dibedakan menurut jenis kelamin
Indeks Demokrasi Indonesia 2010: Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial Sebuah Tantangan -- Provinsi Tidak Tidak
Demokrasi Indonesia: Ledakan Tuntutan Publik vs Inersia Politik -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2012: Diskrepansi Antara Tuntutan dan Perilaku Demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2013 Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2014: Ketimpangan antara Institusi & Kultur demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2015: Urgensi Penguatan Kultur Demokrasi -- Provinsi Tidak Tidak
Indeks Demokrasi Indonesia 2016: Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi -- Provinsi Tidak Tidak
Metadata kegiatan statistik sektoral/khusus yang tersedia merupakan hasil penghimpunan tahun 2018. Metadata sebelumnya dapat diakses melalui SIRuSa 2014.
Copyright © 2019 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.