Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan, 2017

Tahun Kegiatan
2017
Produsen : Subdit. Stat. Politik dan Keamanan
Sektor Kegiatan : Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : APBN
Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Sumber Dana

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

Situasi perpolitikan pada tingkat nasional, pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, ditandai dengan penyelenggaraan kongres nasional partai-partai politik untuk membentuk kepengurusan baru. Perubahan kepengurusan pada tingkat pusat seringkali membawa perubahan kepengurusan pada tingkat daerah. Di beberapa daerah dinamika politik ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah periode kedua. Gambaran mengenai dinamika perpolitikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, inilah yang ingin disajikan pada Statistik Politik. Situasi perpolitikan kerap kali berimbas pada situasi keamanan. Namun tidak jarang pula, situasi keamanan memicu tindakan politik. Kedua subyek tersebut dapat saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Satu hal yang patut diperhatikan adalah situasi politik dan keamanan baik secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka monitoring situasi politik dan keamanan menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangan antar waktu dan komparasi antar wilayah. Dalam upaya memenuhi data bidang politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah maka diperlukan kelanjutan dari kegiatan Penyusunanan Statistik Politik dan Keamanan

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

  1. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
  2. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
  3. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.

Frekuensi Kegiatan

Tahunan

Riwayat Kegiatan

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang menghasilkan sebuah publikasi. Pada tahun 2002 hingga 2007 publikasi yang dihasilkan memiliki topik yang berbeda setiap edisinya. Pada tahun 2008 terdapat penggantian format penyajian publikasi. Penyusunan statistik politik dan keamanan menghasilkan dua publikasi terpisah, yaitu Statistik Politik dan Statistik Kriminal.

Perubahan yang terjadi dari kegiatan sebelumnya

-

Frekuensi Pengumpulan Data

- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal dan Cross Sectional

Referensi yang Digunakan

  1. Aribowo & Muhammad Asfar, dkk. 2002. Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia. Surabaya: Pusdeham.
  2.  Asshidiqqie, Jimly (2005), “Hukum Tata Negara dan Demokrasi”Jakarta: Konpress.
  3. Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  4. Hagan, Frank E. 1989. Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. Chicago: Nelson-Hall.
  5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2013. Bandung: Citra Umbara.
  6. Maslow, A.H. 1943. A Theory of Human Motivation. New York: Psychological Review.
  7. Mustofa, Muhammad. 2011. Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum). Bekasi: sari Ilmu Pratama.
  8. Sianturi, L.M. 1985. Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
  9. Soetopo, H. 2001. Manajemen Konflik. Malang: Universitas Negeri Malang.
  10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
  11. Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PEerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dawn Perwakilan Rakyat Daerah.
  12. Undag-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbanganm Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  15. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  18. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  19. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  20. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
  21. Undang-unadng Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden.
  22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  23. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  24. United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). 2015. International Classification of Crimes for Statistical Purposes. Version 1.0.

Klasifikasi yang Digunakan

Klasifikasi/Master Wilayah:-
Klasifikasi/Master Komoditas:-
Klasifikasi/Master Lapangan Usaha:-
Klasifikasi/Master Lainnya:-

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu
Pemilihan Umum  
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih; Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemlilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
2014
Penegakan Hukum 
Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah : • Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. • Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. • Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid. • Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. • Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. • Peristiwa yang telah kadaluwarsa. Pelaku Tindak Kriminalitas i. Pelaku tindak kriminalitas adalah: • Orang yang melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas. ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) : • Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun. • Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih. • • Umum adalah anak-anak dan dewasa.
Januari-Desember 2016
Kriminalitas berdasarkan Laporan Administrasi 
Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah : • Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. • Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. • Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid. • Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. • Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. • Peristiwa yang telah kadaluwarsa. Pelaku Tindak Kriminalitas i. Pelaku tindak kriminalitas adalah: • Orang yang melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas. ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) : • Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun. • Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih. • • Umum adalah anak-anak dan dewasa.
Januari-Desember 2016
Pemerintahan 
Pemerintahan yang dicakup merupakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari Presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu Presiden. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU No.32/2004).
2016
Lembaga Demokrasi 
Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 27/2009)
2014

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Lainnya

Rancangan Sampel

Cakupan Wilayah

Seluruh kabupaten/kota

Unit Observasi

Subject matter BPS, Instansi Pemerintah

Cakupan Responden

KPU, Bappeda, Kesbanglinmas, Sekretariat Dewan, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pilot Study

Tidak

Instrumen yang Digunakan

Kuesioner

Petugas Pengumpulan Data

- Staf
- Mitra

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim0 Orang
Pencacah0 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Tidak

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Revisit
- Supervisi

Penyesuaian Non Respon

Tidak Ada Penggantian Sampel

Pengolahan Data

Unit Kerja yang Melakukan Pengolahan

- Sendiri

Metode Pengolahan

- Verifikasi
- Tabulasi

Teknologi/Aplikasi yang Digunakan

Microsoft Office, SPSS

Estimasi dan Analisis

Metode Analisis

-

Unit Analisis

-

Ada unit kerja lain yang menggunakan data ini

Tidak

Kualitas dan Interpretasi Data

Perlakuan terhadap outlier, secara umum

Tidak Digunakan

Peningkatan Kualitas Data

-

Keterbandingan Data

Antar wilayah dan antar waktu

Metode Revisi Data

-

Evaluasi

Melakukan Studi Evaluasi

Tidak

Rekomendasi untuk yang akan datang

-

Diseminasi Publikasi

Judul Publikasi

Statistik Politik
Statistik Kriminal

Diseminasi Data Mikro

Ketersediaan data mikro

Dari tahun

Dokumentasi

Kuesioner

Pedoman

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015

Kode Label Pertanyaan Domain Value

Indikator dan Konsep yang Digunakan

No results found.





























Kuesioner
Pedoman
Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015   
Publikasi yang dihasilkan
Nama Publikasi Jadwal Rilis Level terendah
penyajian data
Dibedakan menurut perkotaan/ perdesaan Dibedakan menurut jenis kelamin
Statistik Politik 22-12-2016 Provinsi Tidak Ya
Statistik Kriminal 22-12-2016 Provinsi Tidak Ya
Metadata kegiatan statistik sektoral/khusus yang tersedia merupakan hasil penghimpunan tahun 2018. Metadata sebelumnya dapat diakses melalui SIRuSa 2014.
Copyright © 2019 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.