Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan, 2015

Tahun Kegiatan
2015
Produsen : Subdit. Stat. Politik dan Keamanan
Sektor Kegiatan : Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : APBN
Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Penanggung Jawab Sumber Dana

Subdit. Stat. Politik dan Keamanan

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

Situasi perpolitikan pada tingkat nasional, pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, ditandai dengan penyelenggaraan konggres nasional partai-partai politik untuk membentuk kepengurusan baru. Perubahan kepengurusan pada tingkat pusat seringkali membawa perubahan kepengurusan pada tingkat daerah. Di beberapa daerah dinamika politik ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah periode kedua. Gambaran mengenai dinamika perpolitikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, inilah yang ingin disajikan pada Statistik Politik 2013. Situasi perpolitikan kerap kali berimbas pada situasi keamanan. Namun tidak jarang pula, situasi keamanan memicu tindakan politik. Kedua subyek tersebut dapat saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Satu hal yang patut diperhatikan adalah situasi politik dan keamanan baik secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka monitoring situasi politik dan keamanan menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangan antar waktu dan komparasi antar wilayah. Dalam upaya memenuhi data bidang politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah maka diperlukan kelanjutan dari kegiatan Penyusunanan Statistik Politik dan Keamanan

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- Menghimpun data statistik politik dan keamanan; - Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu; - Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah mampu menyajikan data yang dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah provinsi.

Frekuensi Kegiatan

Tahunan

Frekuensi Pengumpulan Data

- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal dan Cross Sectional

Jadwal Kegiatan
Perencanaan/ PersiapanN/A s.d. N/A
Pelaksanaan LapanganN/A s.d. N/A
PengolahanN/A s.d. N/A
AnalisisN/A s.d. N/A

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu
Pemerintahan 
Pemerintahan yang dicakup merupakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari Presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu Presiden. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU No.32/2004).
2014
Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih; Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemlilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
2014
Lembaga Demokrasi 
Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 27/2009)
2014
Penegakan Hukum 
Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah : • Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. • Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. • Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid. • Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. • Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. • Peristiwa yang telah kadaluwarsa. Pelaku Tindak Kriminalitas i. Pelaku tindak kriminalitas adalah: • Orang yang melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas. ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) : • Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun. • Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih. • • Umum adalah anak-anak dan dewasa.
Januari-Desember 2014
Kriminalitas berdasarkan Laporan Administrasi 
Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah : • Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. • Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. • Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid. • Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. • Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. • Peristiwa yang telah kadaluwarsa. Pelaku Tindak Kriminalitas i. Pelaku tindak kriminalitas adalah: • Orang yang melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. • Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas. ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) : • Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun. • Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih. • • Umum adalah anak-anak dan dewasa.
Januari-Desember 2014

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Lainnya

Rancangan Sampel

Cakupan Wilayah

Seluruh kabupaten/kota

Unit Observasi

Subject matter BPS, Instansi Pemerintah

Cakupan Responden

KPU, Bappeda, Kesbanglinmas, Sekretariat Dewan, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pilot Study

Tidak

Instrumen yang Digunakan

Kuesioner

Petugas Pengumpulan Data

- Staf
- Mitra

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim0 Orang
Pencacah0 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Tidak

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Revisit
- Supervisi

Penyesuaian Non Respon

Tidak Ada Penggantian Sampel

Pengolahan Data

Unit Kerja yang Melakukan Pengolahan

- Sendiri

Metode Pengolahan

- Verifikasi
- Tabulasi

Teknologi/Aplikasi yang Digunakan

Microsoft Office, SPSS

Estimasi dan Analisis

Metode Analisis

Unit Analisis

Ada unit kerja lain yang menggunakan data ini

Tidak

Kualitas dan Interpretasi Data

Perlakuan terhadap outlier, secara umum

Tidak Digunakan

Keterbandingan Data

Antar wilayah dan antar waktu

Evaluasi

Melakukan Studi Evaluasi

Tidak

Diseminasi Publikasi

Judul Publikasi

Statistik Politik
Statistik Kriminal

Diseminasi Data Mikro

Ketersediaan data mikro

Dari tahun

Kode Label Pertanyaan Domain Value

Indikator dan Konsep yang Digunakan

Displaying 1-5 of 5 results.
Tingkat Kesadaran Politik Rakyat
Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan.
Angka Kejahatan (Crime Rate)
Angka Kejahatan atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000.
Selang Waktu Kejahatan (Crime Clock)
Selang Waktu Kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik.
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total)
Jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.
Angka penyelesaian tindak kejahatan (Crime Clearance)
Persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu.





























Publikasi yang dihasilkan
Nama Publikasi Jadwal Rilis Level terendah
penyajian data
Dibedakan menurut perkotaan/ perdesaan Dibedakan menurut jenis kelamin
Statistik Politik 15-12-2015 Provinsi Tidak Ya
Statistik Kriminal 15-12-2015 Provinsi Tidak Ya
Copyright © 2021 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.