Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2014

Tahun Kegiatan
2014
Produsen : Subdit. Stat. Keuangan
Sektor Kegiatan : Keuangan, Niaga dan Jasa
Sumber Dana : APBN
Metadata : Dokumentasi dalam PDF

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Stat. Keuangan

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Subdit. Stat. Keuangan

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Subdit. Stat. Keuangan

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Subdit. Stat. Keuangan

Penanggung Jawab Diseminasi Data

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Penanggung Jawab Sumber Dana

Subdirektorat Statistik Keuangan

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

1) Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. 2) Hasil dari Pembangunan Daerah dapat dipantau melalui Realisasi APBD yang telah dilaksanakan selama setahun yang lalu. Selain itu perencanaan pembangunan di daerah dapat dilihat dari gambaran APBDnya. Data APBD Provinsi dikumpulkan melalui Survei Statistik Keuangan Daerah Pemda Provinsi. Data yang dikumpulkan melalui survei ini antara lain: - Realisasi Penerimaan Pemda Provinsi - Pendapatan Asli Daerah Provinsi - Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemda Provinsi - APBD Provinsi (Anggaran)

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Propinsi. - Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah. - Mengurangi time lag penyajian data keuangan daerah.

Frekuensi Kegiatan

Tahunan

Riwayat Kegiatan

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi pertama dilakukan pada tahun 1978. Data yang dimiliki saat ini mulai tahun 1986/1987. Sejak tahun 1986/1987, data menggunakan format belanja rutin dan 20 sektor pembangunan. Kemudian sejak tahun 1994/1995 berubah menjadi 21 sektor pembangunan dengan format data yang dikumpulkan sampai sub sektornya. Tahun 2002, format berubah lagi menjadi format belanja aparatur dan pelayanan publik. Tahun 2006, format berubah lagi menjadi format Permendagri No. 13 Tahun 2006 sampat sekarang. Pengumpulan data Realisasi APBD Provinsi dilaksanakan oleh petugas BPS Provinsi dengan Menggunakan Daftar isian K-1, sedangkan APBD nya menggunakan daftar APBD-1. Data yang dicakup adalah hasil perhitungan APBD Provinsi yang telah dilaksanakan Pemda selama setahun yang lalu (Realisasi APBD Provinsi), sedangkan data APBD merupakan APBD tahun berjalan dan telah disahkan oleh DPRD Provinsi. Sumber data adalah Biro Keuangan Sekwilda Pemda Provinsi. Hasil pengumpulan data di publikasikan dalam buku "Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi".

Frekuensi Pengumpulan Data

- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal

Referensi yang Digunakan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Permendagri No. 13 Tahun 2006

Klasifikasi yang Digunakan

- Langkah Pensinkronisasian APBD dengan APBN serta Bentuk dan Susunan APBD - Perubahan APBD - Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD - Pedoman Penyusunan APBD dan Dana Alokasi Umum.

Jadwal Kegiatan
Perencanaan/ PersiapanN/A s.d. N/A
Pelaksanaan LapanganN/A s.d. N/A
PengolahanN/A s.d. N/A
AnalisisN/A s.d. N/A

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu
Belanja Barang Jasa 
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
-
Belanja Modal 
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
-
Pendapatan Daerah 
Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
-
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.
-
Dana Perimbangan 
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
-

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Sensus

Rancangan Sampel

Cakupan Wilayah

Seluruh kabupaten/kota

Unit Observasi

Pemerintah provinsi

Cakupan Responden

Seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Mengisi kuesioner sendiri (Swacacah)

Melakukan Pilot Study

Tidak

Instrumen yang Digunakan

- Daftar K-1 untuk pencacahan Realisasi APBD - Daftar APBD-1 untuk pencacahan APBD (anggaran)

Petugas Pengumpulan Data

- Staf

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim33 Orang
Pencacah33 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Tidak

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Revisit
- Supervisi

Penyesuaian Non Respon

Lainnya

Pengolahan Data

Unit Kerja yang Melakukan Pengolahan

- Sendiri

Metode Pengolahan

- Batching
- Editing
- Coding
- Data Entri/Scan
- Validasi
- Tabulasi

Teknologi/Aplikasi yang Digunakan

Untuk Tabel Menggunakan MS Excel, dan untuk ulasan menggunakan MS Word.

Estimasi dan Analisis

Metode Analisis

-

Unit Analisis

APBD Provinsi dan Realisasi APBD Provinsi

Sumber data alternatif untuk analisis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Ada unit kerja lain yang menggunakan data ini

Ya

Kualitas dan Interpretasi Data

Perlakuan terhadap outlier, secara umum

Lainnya

Reliabilitas Data

Metode Matching Data

Peningkatan Kualitas Data

Perubahan kuesioner selalu berpedoman pada Kementerian Dalam Negeri tentang Otonomi Daerah

Keterbandingan Data

- Perbandingan terhadap tahun sebelumnya - Perbandingan antara realisasi dengan anggaran - Perbandingan terhadap data sekunder

Metode Revisi Data

Diubah pada publikasi berikutnya

Informasi tentang kualitas data

- Survei dilaksanakan secara sensus - Data langsung diambil dari sumbernya (Kantor Pemda Provinsi)

Evaluasi

Melakukan Studi Evaluasi

Tidak

Rekomendasi untuk yang akan datang

Perlu dilakukan Konsolidasi untuk menyesuaikan publikasi daerah dengan publikasi pusat, disamping itu tahapan pencacahan dan pengolahan juga dapat dipercepat.

Diseminasi Publikasi

Diseminasi Data Mikro

Ketersediaan data mikro

Dari tahun

Dokumentasi

Kuesioner

APBD-1
K-1

Penyimpanan Data

Flashdisk
Harddisk
Server

Kode Label Pertanyaan Domain Value

Indikator dan Konsep yang Digunakan

No results found.





























Kuesioner
APBD-1   
K-1   
Metadata kegiatan statistik sektoral/khusus yang tersedia merupakan hasil penghimpunan tahun 2018. Metadata sebelumnya dapat diakses melalui SIRuSa 2014.
Copyright © 2019 Badan Pusat Statistik. All Rights Reserved.