Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur 13560

Telepon:	(021) 80877955
Faksimile:	-
Email:	bpjph@halal.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Eselon 2:	Direktorat Sertifikasi Halal

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Nurhanudin
Jabatan:	Kepala Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri
Alamat:	Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpjph@halal.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Diberlakukannya sertifikasi halal sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014 yang telah dimulai bulan Oktober 2019 mengakibatkan perubahan konsekuensi pemenuhan sertifikat kehalalan produk yang semula hanya bersifat voluntary (sukarela) menjadi mandatory (kewajiban). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mempunyai tugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Selanjutnya BPJPH berwenang menerbitkan sertifikat halal pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sebagai upaya memastikan kepuasan masyarakat terpenuhi dalam proses pelayanan yang telah diberikan, maka kementerian/lembaga memerlukan alat evaluasi yang dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat penerima layanan. Salah satu upaya evaluasi yang bisa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan adalah melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Memperhatikan kebermanfaatan pelaksanaan survei dalam memberikan gambaran tingkat kualitas layanan publik dalam penilaian masyarakat, maka BPJPH secara terpadu antara pusat dan satgas daerah bersama-sama melakukan kegiatan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) tahun 2022 dengan harapan hasil analisis SKM dapat menjadi bahan evaluasi lembaga untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, tepat waktu, kewajaran biaya, kompeten, responsif, sopan, santun, tanggap, serta peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana pendukung layanan. Secara keseluruhan hasil SKM akan menjadi bahan refleksi BPJPH untuk melakukan pengembangan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan bertujuan untuk : 1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi halal; 2. Untuk menyusun strategi peningkatan layanan registrasi halal; 3. Untuk mengetahui hambatan percepatan sertifikasi halal.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
2. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
3. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
4. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
5. Tingkat kepuasan terhadap produk spesifikasi jenis pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
7. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
8. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Sertifikasi Halal

   Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Sertifikasi Halal merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan dalam penyediaan produk-produk halal.