Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Onje No. 2A, Kabupaten Purbalingga

Telepon:	(0281) 891058
Faksimile:	-
Email:	dprd.purbalinggakab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Dewan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Alamat:	Jl. Onje No. 2A, Kabupaten Purbalingga
Telepon:	(0281) 891058
Faksimile:	-
Email:	dprd.purbalinggakab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kompilasi produk administrasi (kompromin) produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan transparansi. Dengan memberikan akses informasi mengenai produk yang dihasilkan, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan menilai kinerja legislatif. DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah di tingkat daerah. Kegiatan kompromin adalah upaya untuk memastikan bahwa lembaga legislatif memenuhi kewajibannya tersebut secara efektif dan efisien. Adapun produk yang dihasilkan oleh DPRD antara lain peraturan daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan dan persetujuan bersama (nota kesepakatan). Pembentukan peraturan daerah, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sedangkan pembentukan persetujuan bersama (nota kesepakatan) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dengan memahami latar belakang ini, kegiatan kompromin produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas legislasi, mendukung pembangunan daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Tujuan Kegiatan
a) Memudahkan transparansi. b) Mempermudah evaluasi kinerja legislatif. c) Menyediakan informasi yang komprehensif. d) Menyediakan basis data untuk perencanaan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Peraturan Daerah

   Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
2. Keputusan DPRD

   Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3. Keputusan Pimpinan

   Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
4. Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan)

   Kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Peraturan Daerah

   Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.