Statistik Sektoral

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, bahwa penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

Ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi dan hasil kegiatan statistik sektoral dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun meta-database statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Definisi

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Cakupan

Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen. Yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Langkah-langkah Penyelenggaraan

  • Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.
  • Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS.
  • Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam rangka penyusunan Sistem Statistik Nasional.

Rancangan Penyelenggaraan

Rencana penyelenggara survei statistik sektoral disampaikan kepada BPS, BPS Propinsi, atau BPS Kabupaten/Kotamadya dalam bentuk rancangan yang memuat :

Nama instansi, judul, tujuan survei, jenis data yang akan dikumpulkan, wilayah kegiatan survei, metode statistik yang akan digunakan, objek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan.

Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan metadata statistik sektoral adalah :

  • BPS : Biro Penyajian dan Pelayanan Statistik (Bagian Rujukan Statistik)
  • BPS Propinsi : Kepala Bidang Penyajian, Pelayanan dan Pengelolaan Statistik (P3S)
  • BPS Kabupaten/Kotamadya : Kepala Seksi Statistik Distribusi, Neraca Wilayah, dan Pelayanan Statistik (Disnerwilyantik)