Pendahuluan

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. Metadatabase kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar (kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS) tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Instansi Pemerintah yang wajib mengikuti Rekomendasi atas penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut:

  • Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
  • Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
  • Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Survei yang Dilakukan Oleh Konsultan Independen di Luar Instansi Pemerintah

Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.

Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh instansi pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan instansi pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah instansi pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

Liaison Officer

Liaison Officer adalah orang yang ditunjuk oleh instansi badan/instansi tertentu dan bertanggung jawab untuk melakukan dan mengatur komunikasi serta hubungan antara instansi pemerintah dengan BPS.

Setiap instansi wajib menunjuk Liaison Officer dari setiap survei yang akan dimintakan rekomendasi kepada BPS. Liaison Officer yang ditunjuk untuk setiap survei tersebut bisa lebih dari seorang selama tidak membuat pelaporan survei menjadi tumpang tindih.

Tugas dan Fungsi Liaison Officer

Liaison Officer dari survei bertanggung jawab untuk menyampaikan pemberitahuan rencana survei kepada BPS menyangkut informasi tentang survei yang diajukan (diusulkan) oleh instansi pemerintah dan menjadi tanggung jawab mereka, juga memeriksa dan memonitor informasi tentang survei-survei yang dilakukan instansi pemerintah lainnya yang berada dalam metadatabase BPS (SiRuSa).

Liaison Officer dari survei dapat memberikan informasi rinci tentang rancangan survei yang akan dilakukan kepada BPS dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). BPS akan menyediakan cara pengisian daftar pertanyaan ini dalam tiga format yaitu:

  • Mengisi FS3 dalam bentuk hardcopy.
  • Mengisi FS3 dalam bentuk softcopy, kemudian mengirim ke BPS melalui e-mail.

Setiap Liaison Officer dapat menanyakan tentang prosedur pemberian rekomendasi ke BPS u.p Direktorat Diseminasi Statistik, BPS Provinsi u.p Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS), BPS Kabupaten/Kota u.p Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS).

Pemberian Rekomendasi

Secara umum, pemeriksaan rancangan Survei Statistik Sektoral dan pemberian rekomendasi adalah agar pada setiap survei:

  • Tidak terjadi duplikasi
  • Tepat sasaran dan tidak membebani responden
  • Memakai metodologi/variabel yang sesuai dan sudah baku serta terkoordinir dengan baik
  • Didukung oleh sistem yang baik

Tata-cara Pemberian Rekomendasi

  1. BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota wajib untuk meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral yang dikonsentrasikan pada masalah tidak duplikasi, terkait hal-hal berikut:

    • Tujuan survei
    • Jenis data yang akan dikumpulkan
    • Wilayah kegiatan statistik
    • Metode statistik yang akan digunakan
    • Obyek populasi dan jumlah responden
    • Waktu pelaksanaan

  2. Hasil Penelitian dan evaluasi dalam bentuk surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan rancangan penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral diterima secara lengkap. Format surat rekomendasi dapat dilihat pada lampiran Form Rekomendasi.

  3. Khusus untuk kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di daerah tertentu, surat rekomendasi BPS ditembuskan kepada perwakilan BPS di daerah yang bersangkutan.

  4. Tembusan surat untuk penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan instansi Pemerintah Pusat disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

  5. Khusus untuk surat rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara Survei Statistik Sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah di daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat dan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

  6. Penyelenggara Survei Statistik Sektoral yang memberitahukan rancangan surveinya melalui e-mail atau media yang sejenis, maka surat rekomendasi akan disampaikan melalui cara yang sama. Pemberitahuan rancangan survei yang disampaikan melalui pos, diantar atau lainnya, penyampaian surat rekomendasi dikirim melalui pos atau diambil sendiri.

  7. Instansi pemerintah penyelenggara Survei Statistik Sektoral wajib untuk mengikuti rekomendasi yang telah ditetapkan BPS.


Hasil dari Proses Rekomendasi

Hasil akhir dari proses pemeriksaan rancangan atau proporsal Survei Statistik Sektoral adalah survei tersebut diberikan rekomendasi yang menyatakan "layak" atau "tidak layak" untuk dilaksanakan.

Jika survei direkomendasikan "layak" untuk dilaksanakan, pengumpulan data dapat dimulai, atau jika survei tersebut merupakan survei yang pernah dilakukan dapat dilanjutkan. Survei yang memenuhi kriteria "layak" untuk dilaksanakan akan memperoleh nomor registrasi rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner dan buku pedoman yang akan dikirimkan kepada responden. Tahap pengumpulan data tidak bisa dilakukan sebelum rekomendasi diterima oleh penyelenggara. Informasi tentang survei-survei yang mendapat rekomendasi akan disimpan dalam metadata kegiatan statistik sektoral dan dapat diakses melalui internet (SiRuSa).

Survei yang sementara direkomendasikan "tidak layak" dapat diajukan kembali rancangan/proporsalnya setelah diperbaiki sesuai kriteria "layak".

tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab tab

Penyerahan Hasil Survei Statistik Sektoral

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lain yang hasilnya akan disebarluaskan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, wajib menyerahkan hasilnya tersebut kepada BPS (UU No. 16/1997 pasal 12 ayat 4).

Hasil pengumpulan data statistik sektoral yang wajib diserahkan ke BPS dapat berupa publikasi, media komputer, atau media lainnya. Hasil penyelenggaraan statistik sektoral diserahkan ke BPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain.

Alamat penyampaian hasil penyelenggaraan statistik sektoral ditujukan kepada: Kepala BPS u.p Direktorat Diseminasi Statistik, Jalan dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710, Fax. (021) 3863740, e-mail: sirusa@bps.go.id.

Tidak Dikenakan Biaya Untuk Permintaan Rekomendasi

Dalam proses pemberian rekomendasi pihak penyelenggara statistik sektoral tidak akan dikenakan biaya apapun, karena pemerintah telah memberikan dana untuk kegiatan ini.